Pada 28 Oktober 2024, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo, Imam Bahri, didampingi oleh Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Kasi Inteldakim) Suwandono dan Bendahara Penerimaan Dewi Kusuma, menghadiri kegiatan penyusunan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2026. Acara tersebut diselenggarakan di Swissotel PIK Venue, Jakarta.

Kegiatan ini diawali dengan laporan yang disampaikan oleh Ketua Panitia, Erybowo Radyan Asmono, dan dilanjutkan dengan sambutan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi, Sandi Andaryadi, yang sekaligus membuka kegiatan secara resmi.

Dalam sambutannya, Sandi Andaryadi menyampaikan capaian PNBP Direktorat Jenderal Imigrasi hingga per hari ini telah mencapai Rp7,15 triliun, melampaui target sebesar Rp6 triliun. Proyeksi hingga akhir tahun 2024 diperkirakan akan mencapai Rp8,58 triliun. “Hasil ini tak lepas dari kerja keras bapak ibu semua, capaian kita maksimal dan menggembirakan,” ujar Sandi.

Sandi juga menekankan bahwa sumber pendapatan terbesar Ditjen Imigrasi berasal dari layanan visa, yang telah menyumbang lebih dari Rp4 triliun, serta dari paspor dan izin keimigrasian.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kepala Kantor Imigrasi dari seluruh Indonesia. Dalam penutupnya, Sandi menyampaikan harapannya agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat terus berlanjut dan ditingkatkan.

Selain itu, Sandi juga menginformasikan bahwa Peraturan Presiden terkait Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kemungkinan besar akan ditandatangani oleh Presiden pada minggu ini, yang menjadi langkah penting dalam restrukturisasi kelembagaan.

Wonosobo-Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo menggelar upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda Ke-96 dengan tema “Maju Bersama Indonesia Raya” di Halaman Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo,
Senin (28/10/2024).

Kegiatan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Dokintalkim, Iskandar Wijaya, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara. Pada kesempatan tersebut, Kepala Seksi Dokintalkim membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga, Ario Bimo Nandito Ariotedjo.

Dalam sambutannya, beliau menjelaskan tema peringatan tahun ini, yaitu “Maju Bersama Indonesia Raya”. Tema tersebut mengandung pesan kuat kepada kita semua, untuk meningkatkan dan memajukan berbagai elemen pelayanan kepemudaan hingga mencapai kondisi Indonesia yang raya, Indonesia yang besar, Indonesia yang sejahtera.

Pemerintah melakukan penyesuaian tarif paspor untuk memberikan pelayanan yang lebih prima kepada masyarakat melalui terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2024. Penyesuaian tarif ini dilakukan setelah 13 tahun tidak mengalami perubahan, dan
bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan serta memberikan pilihan yang lebih beragam kepada masyarakat.

Cek infografis berikut yuk Sahabat Mido!

#Paspor
#paspormudah
#pasporindonesia
#gantipaspor
#uruspaspor
#syaratpaspor
#hargapaspor
#tarifpaspor
#pasporelektronik

KABAR WONOSOBO – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo mengukuhkan Desa Pakuncen sebagai desa binaan imigrasi pada Kamis, 7 Maret 2024 di Hotel Front One Harvest Wonosobo. Sertifikat penghargaan atas dikukuhkannya Desa Pakuncen kecamatan Selomerto sebagai desa binaan imigrasi diberikan oleh Kasi Dokjalintalim Faqih R. Prabowo kepada Ali selaku Kepala Desa Pakuncen. Kegiatan tersebut dihadiri undangan yang mewakili Forkopimda Kabupaten Wonosobo Kepala Kemenag  Wonosobo, Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A WonosoboKepala Rutan Kelas IIB Wonosobo, Kepala BPS Kabupaten Wonosobo, Direktur Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Pesona FM Wonosobo, Kepala Desa Pakuncen Kecamatan Selomerto Wonosobo, Pimpinan Redaksi dan Wartawan di Wonosobo.

Desa Binaan Imigrasi adalah program kolaborasi antara Kantor Imigrasi dengan perangkat desa, yang bertujuan untuk memperluas jangkauan akses informasi Keimigrasian khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan jangkauan ke kantor imigrasi. Akses informasi diperoleh dengan melibatkan perangkat desa sebagai perpanjangan tangan dari Kantor Imigrasi, mendekatkan Kantor Imigrasi melalui kehadiran Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA). Selanjutnya dengan keberadaan Desa Binaan Imigrasi diharapkan mampu memperluas jaringan intelijen dalam rangka mempersempit gerak oknum Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta diharapkan sebagai sarana edukasi masyarakat terkait aturan Keimigrasian yang berlaku. Desa Binaan Imigrasi juga diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan terjadinya TPPO melalui PMI Non Prosedural.

Mulai 1 Maret Selain itu Tujuan dibentuknya Desa Binaan Imigrasi yaitu untuk Memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama calon PMI, tentang proses imigrasi, hak dan kewajiban mereka sebagai PMI, serta risiko dan dampak dari pelanggaran keimigrasian.

“Kami berharap dengan dibentuknya desa binaan imigrasi desa ini, akan dapat mencegah warga desa Pakuncen menjadi korban TPPO dan akan bekerja sebagai PMI Non-Prosedural karena warga desa akan mendapat pemahaman keimigrasian yang lebih baik,” Tutup Faqih saat sesi wawancara dengan wartawan. Kepala Desa Pakuncen menyambut baik program desa binaan ini dan berharap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desanya. Baca Juga: Kantor Imigrasi Wonosobo Hadir di Mall Pelayanan Publik Wonosobo, Mudahkan Masyarakat Jangkau layanan “Kami sangat senang dengan program desa binaan ini. Semoga dengan program ini, masyarakat Desa Pakuncen dapat lebih memahami tentang keimigrasian dan mendapatkan pelayanan keimigrasian yang lebih mudah,” ujar Kepala Desa Pakuncen.***

Wonosono-Kantor Imigrasi Wonosobo melaksanakan pengarahan dan penguatan yang dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Suwandono diikuti oleh seluruh jajaran Kantor Imigrasi Wonosobo di Ruang Tunggu Pelayanan Ramah HAM Kantor Imigrasi Wonosobo(23/10)

Dalam Pengarahannya beliau menyampaikan,bahwa untuk seluruh pegawai jajaran Kantor Imigrasi Wonosobo menjaga Kesehatan pada musim saat ini yang tidak menentu dan kita harus memiliki semangat baru karna kita memiliki Menteri baru dan kita harus tetap optimis dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat yang terbaik.

TEMANGGUNG-Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo, Imam Bahri menandatangani Nota Kesepakatan terkait penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Temanggung. Dalam penandatanganan nota kesepakatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung diwakili oleh Hary Agung Prabowo selaku Penjabat Bupati Temanggung. Penandatanganan tersebut dilaksanakan pada Selasa (22/10) di Pendopo Bupati Temanggung.

Latar belakang dibuatnya nota kesepakatan tersebut tak lain sebagai upaya untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi para pihak dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada MPP Kabupaten Temanggung menuju tata kelola pelayanan publik yang baik. Selain perwakilan Kantor Imigrasi Wonosobo, hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung, Para Asisten, Staf Ahli dan seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, dan Kepala DPMPTSP Kabupaten Temanggung

Dalam sambutannya, Imam Bahri menyampaikan hadirnya MPP pada masing-masing kabupaten merupakan wujud nyata pemerintah dalam memberikan kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat. Dalam mewujudkan sinergitas tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo turut berpartisipasi dengan memberikan layanan keimigrasian yang telah terlaksana pada MPP Kota Magelang, MPP Kabupaten Magelang, MPP Kabupaten Purworejo, MPP Kabupaten Wonosobo.

Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo juga berkomitmen untuk melanjutkan semangat dalam memberikan pelayanan prima dengan menghadirikan layanan keimigrasian pada MPP Kabupaten Temanggung.

“Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat, ramah, humanis sesuai dengan standar operasional yang berlaku. “ungkapnya.

“Untuk itu, kami mohon dukungan dan sinergitasnya, agar pelaksanaan nota kesepakatan ini dapat berjalan dengan lancar sehingga terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat kabupaten Temanggung” tutupnya.

Wonosobo- Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo mengikuti Pengarahan perdana Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang laksanakan secara virtual di Ruang Rapat Kantor Imigrasi Wonosobo dan diikuti oleh Kasubsi Dokumen Perjalanan Keimigrasian Brian Rakasiwi Haryono beserta pegawai Kantor Imigrasi Wonosobo (22/10)

Kegiatan ini juga diikuti oleh Kepala Kantor Imigrasi Wonosobo, Imam Bahri beserta pejabat struktural pada kesempatan disela-sela kegiatan MOU dan Kerjasama MPP Kabupaten Temanggung dengan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyaratan Silmi Karim berserta pejabat tinggi imigrasi bertempat di direktorat jenderal imigrasi, pada kesempatan ini Menteri Imigrasi dan Pemasyarkatan memperkenalkan diri kepada peserta ZOOM Virtual dan memberikan arahan untuk melaksanakan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa sebagai insan pengayoman dibawah kementerian Hukum kita dituntut untuk memastikan tidak ada peredaran narkoba di Lapas, membangun ketahanan pangan dengan memberdayakan warga binaan, mengatasi permasalahan overcapacity, mempersiapkan Lapas Modern dan Lembaga Pendidikan yang layak dan Memperhatikan Keselamatan Pekerja Migran Indonesia.

Pada hari Kamis 17 Oktober 2024 diadakan Operasi Gabungan yang digelar oleh Tim PORA Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo bersama anggota Tim PORA Kabupaten Wonosobo yang beranggotakan Bagian Hukum Sekda Kabupaten Wonosobo, Kesbangpol Kabupaten Wonosobo, Satpol PP Kabupaten Wonosobo, Disnaker Kabupaten Wonosobo, Disdukcapil Kabupaten Wonosobo, Disparbud Kabupaten Wonosobo, Polres Kabupaten Wonosobo, Kodim 0707 Wonosobo, Kejaksaan Negeri Kabupaten Wonosobo, BIN, BAIS TNI, dan Kemenag Kabupaten Wonosobo.

Target Operasi Gabungan ditentukan adalah warga Negara Asing Kebangsaan Jepang yang diketahui keberadaannya di kabupaten Wonosobo dengan Visa Tinggal Belajar Yaitu R dan T dan diketahui merupakan pasangan Suami Istri.

Diharapkan dari operasi gabungan yang diselenggarakan ini akan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat Wonosobo dengan keberadan orang Asing dan diharapnya selalu bersinergi dengan Anggota TIM PORA.

Kepala Kantor, Imam Bahri dan jajaran Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo mengikuti upacara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI secara virtual. Kamis, (17/10/2024).

Prosesi pelantikan yang dilaksanakan terpusat di Graha Pengayoman, Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Jakarta Selatan, dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen. Pol. Dr. Nico Afinta.

Dalam sambutannya, Nico Afinta menekankan pentingnya untuk adaptif dan responsif akan perubahan yang terjadi dilingkungan organisasi kepada para pejabat yang baru dilantik. Nico menyampaikan bahwa posisi sebagai Pimpinan Tinggi Pratama bukanlah sekadar jabatan, melainkan sebuah tanggung jawab besar dalam menjaga integritas serta meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan Kemenkumham.

Nico Afinta juga menyampaikan ucapan selamat dan menekankan pentingnya kerja sama yang baik antar seluruh pemangku kepentingan. Nico berharap sinergi yang kuat dapat terjalin untuk mewujudkan visi Kemenkumham yang berorientasi pada pelayanan publik prima, perlindungan HAM yang teguh, serta penegakan hukum yang adil.

Adapun sebanyak 15 Pimpinan Tinggi Pratama dilantik dalam upacara tersebut adalah Heni Yuwono, Asep Sutandar, Wahyu Eka Putra, Ilham Djaya, Agato Simamora, Saffar Godam, Barron Ichsan, Silvester Laba, Mutia Farida, Jaya Saputra, Haryono Setiawan, Samuel Toba, Hajar Aswad, Henry Sulaiman, dan Yopie Asmara.

Melalui pelantikan ini diharapkan kepada pejabat yang baru dilantik untuk terus menjaga dan meningkatkan Pelayanan publik, memberikan kontribusi positif, dan menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab demi kemajuan organisasi Kemenkumham.

JAKARTA – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi meresmikan kerja sama dengan VFS Global,
perusahaan terbesar di bidang layanan keimigrasian, pada Rabu (16/10/2024). Layanan
keimigrasian pada website VFS Global akan mulai beroperasi pada Desember 2024, tepat
sebelum musim liburan akhir tahun. Kedua belah pihak tak hanya bekerja sama dalam
pelayanan, namun juga dalam meningkatkan minat warga negara asing untuk mengunjungi
Indonesia melalui berbagai program promosi.
Untuk memudahkan akses orang asing dalam mendapatkan visa, Ditjen Imigrasi telah
menerapkan layanan berbasis online. Kini, melalui kerja sama dengan VFS Global, Ditjen
Imigrasi selangkah lebih maju dalam efisiensi proses permohonan dan penerbitan electronic
visa. Afiliasi VFS Global dengan international airlines seperti Emirates, Thai Airways dan Air
India juga mendukung penyebaran informasi dan promosi visa Indonesia.
“Jejaring kerja sama VFS Global dengan airlines memungkinkan warga negara asing membeli
tiket pesawat sekaligus memperoleh visa, misalnya pada platform milik maskapai Emirates.
Saya berharap kerja sama serupa dapat terjalin dengan Garuda Indonesia untuk semakin
mempermudah proses perjalanan ke Indonesia,” tutur Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim.
Ia menjelaskan, Ditjen Imigrasi telah menerapkan digitalisasi visa elektronik (e-Visa) yang bisa
di-apply online, dengan pembayaran menggunakan kartu kredit, serta dapat melewati autogate.
“Sekarang, kami tingkatkan lagi jangkauan layanan dengan membuka akses permohonan
melalui VFS Global,” ujar Silmy Karim.
Mendukung pernyataan tersebut, pendiri dan Chief Executive Officer (CEO) VFS Global, Zubin
Karkaria mengatakan pihaknya sangat gembira dapat turut menyediakan layanan elektronik
visa Indonesia.
“Indonesia merupakan destinasi yang sangat populer bagi para pelancong di seluruh dunia, dan
kami merasa terhormat untuk bermitra dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk layanan online
ini. Opsi baru pengajuan visa melalui website VFS Global akan meningkatkan pengalaman
pengajuan visa, sehingga dapat mendorong penggunaan platform digital,” tukas Zubin.
Nilai tambah lain diperoleh Ditjen Imigrasi melalui kerjasama ini di antaranya adalah fasilitas
pemesanan grup besar dan layanan pelanggan dalam beberapa bahasa. Di samping itu,
jaringan yang dimiliki VFS Global di 153 negara dengan 3.469 kantor cabang di seluruh dunia.
“Ditjen Imigrasi menawarkan solusi digital termutakhir yang meningkatkan experience bagi
warga negara asing yang ingin mengunjungi Indonesia. Dalam kerja sama kami dengan VFS
Global, kami bertujuan untuk secara efektif berkontribusi terhadap peningkatan kedatangan
orang asing, dengan mempertimbangkan jaringan dan platform digital yang dimiliki oleh partner
kami,” pungkas Silmy.