Beranda
Profil
Sejarah Imigrasi Indonesia
Perjalanan panjang sejarah keimigrasian di Indonesia
Era Penjajahan
Kebijakan keimigrasian ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda
Era Kemerdekaan
Era kolonialisasi Hindia Belanda mulai berakhir bersamaan dengan masuknya Jepang ke wilayah Indonesia pada tahun 1942
Era Republik Indonesia Serikat
Momen puncak dari sejarah pembentukan lembaga keimigrasian
Era Demokrasi Parlementer
Jawatan Imigrasi telah berhasil mengembangkan organisasinya
Era Orde Baru
Era pemerintahan Orde Baru adalah yang terpanjang sejak Indonesia merdeka
Era Reformasi
Keterbukaan dan Kemudahan dalam Perjalanan Internasional
Imigrasi Wonosobo
Sejarah berdirinya Imigrasi Wonosobo
Sejarah Imigrasi Wonosobo
Kota Wonosobo terletak 120 Km kearah barat daya dari Kota Semarang
Struktur Organisasi
Hirarki jabatan struktural
Tugas Pokok dan Fungsi
Secara operasional, peran keimigrasian dapat diterjemahkan ke dalam konsep tri fungsi imigrasi
Kode Etik Pegawai Imigrasi
pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan Pegawai Imigrasi di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari
Visi, Misi dan Motto
Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum
Janji Layanan
Komitmen kami untuk memberikan layanan terbaik
Panca Bhakti
Tata Nilai yang Mengikat Para ASN di ruang lingkup imigrasi
Wilayah Kerja
Peta wilayah kerja
UKK dan MPP
Unit Kerja Keimigrasian dan Mall Pelayanan Publik
Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Magelang
Jalan Soekarno Hatta No.59 Kota Mungkid, Kabupaten Magelang
Profil Pejabat
Profil pejabat di lingkungan kerja Imigrasi Wonosobo
Kakanim Dari Masa Ke Masa
Kepala Kantor Imirasi dari masa ke masa
Bagian Tata Usaha
Adalah unit yang menangani berbagai urusan administrasi
Seksi Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian
Tugas dan fungsi strategis dalam pengelolaan dokumen perjalanan dan izin tinggal bagi orang asing
Seksi Teknologi Intelijan Dan Penindakan Keimigrasian
Tugas dan fungsi dalam bidang intelijen dan penindakan keimigrasian.
Seksi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Keimigrasian
Seksi yang bertugas memanfaatkan, memelihara, dan mengamankan sistem teknologi informasi dan komunikasi
Materi Keimigrasian
Material yang berhubungan dengan keimigrasian
Berita
Berita
Berita Nasional dan Internasional
Kegiatan
Liputan kegiatan Internal dan eskternal
Layanan
Warga Negara Indonesia
Layanan untuk warga negara Indonesia
Permohonan Paspor Baru
Paspor Indonesia memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antarnegara
Paspor Bagi Jamaah Calon Haji
Penerbitan paspor biasa bagi jamaah calon haji
Paspor Bagi TKI/PMI
Penerbitan paspor bagi Tenaga Kerja Indonesia / Pekerja Migran Indonesia
Kartu Perjalanan Pebisnis APEC
Kartu Perjalanan Pebisnis (KPP) APEC atau APEC Business Travel Card (ABTC).
Penarikan Paspor
Penarikan Paspor Biasa dapat dilakukan kepada pemegangnya pada saat berada di dalam atau di luar Wilayah Indonesia
Pencabutan Paspor
Pencabutan paspor dapat dilakukan karena berbagai alasan
Pembatalan Paspor
Pembatalan paspor biasa dapat dilakukan karena berbagai hal
Penggantian Paspor
Penarikan, Pencabutan, Pembatalan dan Pengantian Paspor Biasa
Biaya Keimigrasian
Biaya keimigrasian untuk layanan Warga Negara Indonesia
Layanan Eazy Passport
Pelayanan permohonan paspor yang dilaksanakan di luar kantor dan menuju lokasi pemohon
Warga Negara Asing
Layanan untuk Warga Negara Asing
Izin Tinggal Kunjungan
Izin yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan berada di wilayah Indonesia untuk jangka waktu singkat dalam rangka kunjungan
Biaya Keimigrasian Untuk Layanan Warga Negara Asing
Biaya keimigrasian untuk layanan Warga Negara Asing
VOA Extension At Borobudur
Extend tour VOA while enjoying the beaty of Borobudur Temple
Anak Berkewarganegaraan Ganda
Anak yang diberikan kesempatan memiliki dua kewarganegaraan secara terbatas
Online
Layanan keimigrasian online
M-Paspor (Android)
M-Paspor on Google Playstore
M-Paspor (IOS)
M-Paspor on Apple Store
Cek Permohonan Paspor
Cek status penyelesaian permohonan paspor
Layanan BAP Paspor Las-Les
Layanan BAP Paspor Langung Selesai
Izin Tinggal Online
Layanan izin tinggal keimigrasian secara online
Cek Progress Izin Tinggal
Cek status penyelesaian permohonan izin tinggal
Form Generator
Generator formulir untuk layanan Warga Negara Asing
Visa Online
Explore and online apply for a suitable visa
Apply Visa
Extend My Visa
Informasi Publik
Informasi Statistik
Informasi statistik pelayanan adalah data yang menggambarkan kinerja suatu lembaga atau instansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
Statistik Penerbitan Paspor
Statistik penerbitan Paspor Republik Indonesia
Stastistik Pemberian Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
Statistik pemberian izin tinggal kepada warga negara asing
Statistik Survey Kepuasan Masyarakat
Statistik IKM dan IPK
Informasi Anggaran dan Pengadaan
Informasi daftar isian pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa
DIPA Tahun 2024
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024
DIPA Tahun 2023
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023
DIPA Tahun 2022
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022
DIPA Tahun 2021
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021
DIPA Tahun 2020
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020
DIPA Tahun 2019
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019
Pengadaan Barang dan Jasa
Layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik
Rencana dan Kinerja
Evaluasi kinerja melibatkan sejumlah faktor yang mencakup efisiensi dalam pelayanan dan lain sebagainya
Renstra Periode 2020-2024
Rencana Strategis Periode 2020-2024
Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Rencana aksi kinerja sepanjang tahun 2024
RKKS Tahun 2024
Rincian Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2024
RKKS Tahun 2023
Rincian Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2023
LKJIP Tahun 2023
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023
LKJIP Tahun 2022
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022
Fasilitas Layanan
Fasilitas yang disediakan untuk menunjang pelayanan
WhatsApp dan Sms Gateway
Fasilitas informasi melalui whatsapp dan sms gateway
Informasi Antrian Pelayanan
Informasi antrian pelayanan keimigrasian
Glosarium
Daftar istilah dalam bidang keimigrasian
Produk Hukum
Undang-Undang
Direktori undang-undang yang berkaitan dengan keimigrasian dan lain sebagainya
UU Nomor 6 Tahun 2011
Tentang Keimigrasian
UU Nomor 37 Tahun 2009
Tentang Penetapan Perpu No 3 Tahun 2009 Menjadi Undang-Undang
UU Nomor 12 Tahun 2006
Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
UU Nomor 39 Tahun 2004
Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
UU Nomor 9 Tahun 1992
Tentang Keimigrasian
PERPU
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Perpu Nomor 2 Tahun 2009
Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
Perpu Nomor 3 Tahun 2009
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian
Peraturan Pemerintah
Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019
Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Keputusan & Peraturan Presiden
Instrumen hukum yang dikeluarkan oleh presiden
Keputusan & Peraturan Menteri
Peraturan yang dikeluarkan oleh menteri
Permenkumham Nomor 6 Tahun 2023
Tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Permenkumham Nomor 8 Tahun 2022
Tentang Intelijen Keimigrasian
Permenkumham Nomor 36 Tahun 2021
Tentang Penjamin Keimigrasian
Permenkumham Nomor 35 Tahun 2021
Tentang Konsultan Keimigrasian
Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia
Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014
Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
Permenkumham Nomor 15 Tahun 2013
Tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian Melalui Bank Persepsi dan Pos Persepsi
Permenkumham Nomor 9 Tahun 2012
Tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia
PMK Nomor 9 Tahun 2022
Tentang Jenis dan Tarif PNBP Kebutuhan Mendesak Atas Pelayanan Keimigrasian
PPID
Dasar Hukum Pembentukan PPID
Dasar hukum pembentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
UU Nomor 40 Tahun 1999
Tentang Pers
UU Nomor 32 Tahun 2002
Tentang Penyiaran
UU Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik
UU Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Permenkumham Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Permenkumham Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011
Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Surat Keputusan Penetapan PPID
Surat keputusan pembentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
SK Pembentukan PPID Tahun 2020
Nomor SK W.13.IMI.IMI.4-GR.148
SK Pembentukan PPID Tahun 2021
Nomor SK W.13.IMI.IMI.4-GR.047
SK Pembentukan PPID Tahun 2022
Nomor SK W.13.IMI.IMI.4-GR.062
Profil PPID
Profil pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
Struktur PPID
Berdasarkan surat keputusan penetapan tahun 2022
Tugas dan Fungsi PPID
Tugas dan fungsi pejabat pengelola informasi publik
Tata Kelola Informasi Publik
Kegiatan tata kelola informasi publik
Standar Pelayanan Informasi
Standar yang diterapkan dalam layanan informasi publik
Form Permintaan Informasi & Pernyataan Keberatan
Formulir permintaan informasi dan penyataan keberatan
Daftar Informasi Publik (DIP)
Daftar yang memuat informasi-informasi yang menjadi hak publik untuk diketahui
Hubungi Kami
Kontak Kami
Kami siap membantu Anda dengan segala pertanyaan, saran, atau masukan dari Anda
Kontak Kami
Kami sangat menghargai ketertarikan dan kepercayaan Anda terhadap layanan kami.
Chat di WhatsApp
Pelaporan Gratifikasi
Laporkan segala tindak gratifikasi disini
Lapor
Petunjuk Pelaporan
Petunjuk pengisian laporan tindak gratifikasi
Whistleblower Kemenkumham
Laporkan segala kegiatan yang berindikasi pelanggaran di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI
Sign In / Register
Statistik
Statistik Laporan WBS
Lapor!
Layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat
Lapor!
Sampaikan laporan Anda langsung kepada instansi pemerintah berwenang
Tentang Lapor!
Adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia
Menu
Menu
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019
Permenkumham No 8 Tahun 2014
Scroll to top
