Wonosobo, 20 Mei 2025 – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo mengikuti kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Imigrasi yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting.

Sosialisasi ini diikuti oleh seluruh jajaran Kantor Imigrasi se-Indonesia sebagai bentuk tindak lanjut atas diterbitkannya Surat Edaran terbaru oleh Plt. Direktur Jenderal Imigrasi. Dalam kegiatan ini, disampaikan penjelasan teknis serta arahan pelaksanaan kebijakan terkait pelayanan keimigrasian, khususnya dalam hal perizinan tinggal, pengawasan orang asing, serta penyesuaian prosedur pelayanan publik.

Acara sosialisasi ini dipimpin langsung oleh Plt. Direktur Jenderal Imigrasi dan dihadiri oleh jajaran pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, termasuk Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Direktur Teknologi Informasi Keimigrasian, serta Direktur Kepatuhan Internal.

Kegiatan sosialisasi berlangsung dengan lancar dan diakhiri dengan sesi diskusi interaktif antara peserta dan narasumber guna memperjelas teknis pelaksanaan di lapangan.

Kantor Imigrasi Wonosobo akan terus mendukung setiap kebijakan dan penyesuaian prosedur yang ditetapkan, demi peningkatan kualitas layanan keimigrasian kepada masyarakat.

Wonosobo, 19 Mei 2025 — Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo mengikuti pembukaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi, yang dilaksanakan secara virtual hari ini.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas serta mendorong percepatan tercapainya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tahun 2025.

Partisipasi aktif Kantor Imigrasi Wonosobo menunjukkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

JAKARTA – Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil mengamankan sebanyak 170 warga negara asing (WNA) dari 27 negara dalam operasi Wira Waspada yang digelar pada 14 s.d. 16 Mei 2025 di Jadetabek. Dari jumlah tersebut, sebanyak 25 orang di antaranya tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan, 25 orang diduga memberikan keterangan yang tidak benar, 24 orang diduga memiliki sponsor/penjamin fiktif dan 10 orang overstay.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, menjelaskan bahwa pengamanan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat serta hasil pemantauan lapangan oleh petugas.

“Pengawasan dimulai pada hari Rabu, 14 Mei, sekitar pukul 09.00. Tim dari Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian melakukan koordinasi awal dengan pihak-pihak terkait, kemudian kami membagi regu untuk menyambangi lokasi para WNA yang berada di beberapa apartemen di Jadetabek yang menjadi target operasi. Selain itu, tim juga menyambangi beberapa kafe di Jakarta Pusat serta pusat perbelanjaan di Jakarta Barat. Petugas berhasil menjaring 170 WNA yang diduga bermasalah secara keimigrasian dan saat ini sedang kami lakukan pendalaman di ruang detensi Direktorat Jenderal Imigrasi,” jelas Yuldi dalam konferensi pers pada Jumat (15/05/2025).

Dia menerangkan, WNA yang diamankan dalam operasi ini paling banyak berasal dari Nigeria (61 orang), Kamerun (27 orang), Pakistan (14 orang), Sierra Leone (12 orang), Pantai Gading (8 orang) dan Gambia (8 orang). Para WNA tersebut diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, antara lain Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengenai Orang Asing Pemegang Izin Tinggal yang berada di wilayah Indonesia dan melebihi masa berlakunya.

Mereka juga melanggar Pasal 123 yang menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak
Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Para WNA tersebut juga dapat dikenakan Tindakan Administrasi Keimigrasian berupa Pendeportasian dan Pencantuman dalam Daftar Penangkalan.

Operasi Wira Waspada kali ini menjadi operasi ketiga yang dilaksanakan pada tahun 2025. Sebelumnya, operasi serupa telah diadakan di wilayah Bali, Maluku Utara, serta kawasan industri Morowali dan Tobelo. Dalam operasi ini, sepuluh kantor imigrasi yang berlokasi di Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Depok turut bertugas. Operasi ini merupakan pengembangan
dari adanya beberapa kasus WNA yang melanggar aturan dengan membuat keributan di tempat umum.

Yuldi menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi akan terus memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA di Indonesia.

“Imigrasi akan menindak tegas warga negara asing yang tidak mematuhi peraturan keimigrasian. Kami juga mengimbau kepada pengelola dan pemilik penginapan untuk melaporkan keberadaan WNA,” tutur Yuldi.

Dalam kesempatan berbeda, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan operasi pengawasan seperti ini terus dilaksanakan secara rutin dan dalam skala nasional demi kedaulatan negara.

“Operasi Wira Waspada merupakan bagian dari upaya simultan kami dalam menegakkan hukum keimigrasian untuk mencegah gangguan ketertiban umum dan menekan potensi tindak kriminal oleh WNA nakal yang melanggar aturan,” tutup Menteri Agus.