Sahabat Mido Berikut ini Infografis Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan dan Survei Persepsi Anti Korupsi oleh Badan Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan Hak Asasi Manusia Bulan Oktober 2024 pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo.

Terima kasih kepada 31 responden yang telah berpartisipasi dalam survey ini

Dukung terus Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo dalam membangun Zona Integritas menuju WBBM pada tahun 2024 ini ya Sahabat

Imigrasi Wonosobo Ikuti Pengarahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto via Zoom

Wonosobo, 7 November 2024 – Kepala Kantor Imigrasi Wonosobo, Imam Bahri, bersama para pejabat struktural serta Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan Jabatan Fungsional Umum (JFU), mengikuti pengarahan yang disampaikan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, melalui rapat virtual pada Jumat. Pengarahan ini membahas langkah strategis dan program akselerasi dalam upaya meningkatkan kinerja imigrasi serta pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

Dalam arahannya, Menteri Agus Andrianto menekankan pentingnya berprestasi dan berperan positif dalam institusi, seraya mengingatkan bahwa “jika tidak bisa berprestasi, jangan membuat masalah.” Ia mengajak seluruh pegawai untuk mengingat kembali fungsi dan tujuan utama imigrasi serta pemasyarakatan, khususnya dalam menjaga kedaulatan negara dan melindungi masyarakat dari ancaman narkotika di lingkungan pemasyarakatan.

Lebih lanjut, menteri menyampaikan bahwa seluruh insan imigrasi dan pemasyarakatan perlu menyadari peran penting mereka dalam mengendalikan penyalahgunaan narkoba di Lapas, terutama terkait dengan siapa yang menjadi pengendali di dalam lapas. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa siapapun yang terbukti berhubungan dengan pengendalian narkoba di Lapas akan dipindahkan ke Nusakambangan.

Selain itu, Menteri Agus juga memaparkan 13 Program Akselerasi Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menjadi panduan utama dalam upaya peningkatan kinerja institusi. Menteri menekankan agar Kalapas dan jajarannya dapat lebih kreatif dalam memberdayakan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sehingga Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat meningkat melalui berbagai program kemandirian.

Dalam sesi tanya jawab, Menteri Agus berdiskusi dengan PLT Dirjen Pemasyarakatan, Ambeg Paramarta, terkait penanganan pengedaran narkoba di lapas. Menteri meminta semua Kalapas untuk mempersiapkan assessment khusus bagi pegawai yang terlibat dalam pengelolaan lapas yang berhubungan dengan narkoba.

Terkait kesejahteraan pegawai, Menteri Agus menyoroti pentingnya koperasi di lingkungan pemasyarakatan sebagai bentuk dukungan terhadap kesejahteraan pegawai dan keluarga. Menurutnya, optimalisasi pengelolaan koperasi akan berdampak positif pada kesejahteraan pegawai pemasyarakatan.

Dalam arahannya kepada jajaran imigrasi, menteri menekankan agar penertiban terhadap penyalahgunaan izin tinggal terus dioptimalkan. Selain itu, menteri meminta agar perlindungan terhadap pekerja migran, pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan Tindak Pidana Perdagangan Migran (TPPM) dapat dilakukan secara maksimal.

Bagi jajaran pemasyarakatan, menteri menekankan pentingnya upaya serius dalam pemberantasan peredaran narkoba di lapas dan rutan serta memastikan zero penggunaan telepon genggam oleh WBP. Menteri juga mengingatkan bahwa pengelolaan bahan makanan (bama), koperasi, dan program-program kemandirian di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan harus dikelola dengan baik dan diserahkan sepenuhnya kepada UPT setempat.

Kegiatan pengarahan ini menjadi momen penting bagi seluruh jajaran Kanim Wonosobo untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga integritas, baik dalam bidang imigrasi maupun pemasyarakatan.

Wonosobo, 7 November 2024 – Kepala Kantor Imigrasi Wonosobo, Imam Bahri, bersama sejumlah pejabat struktural Kanim Wonosobo, mengikuti Rapat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI yang diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Acara ini berlangsung pada Kamis (07/11) dan bertempat di ruang rapat lantai II Kantor Imigrasi Wonosobo.

Kegiatan yang digelar di The Alana Hotel and Convention Center, Solo, tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Tejo Harwanto. Dalam laporannya, beliau memaparkan beberapa kendala utama yang dihadapi oleh Kanwil Kemenkumham Jateng dalam optimalisasi tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan.

Menurut Kakanwil Tejo, tiga permasalahan utama di bidang Keimigrasian mencakup luasnya jangkauan wilayah yang membutuhkan anggaran dan sarana prasarana yang memadai, keterbatasan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia (SDM), serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi Keimigrasian. Pada kesempatan tersebut, beliau juga menjelaskan langkah-langkah inovatif yang telah ditempuh untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, seperti pembukaan Unit Layanan Paspor (ULP) di daerah serta upaya rekrutmen CPNS dan pelatihan bagi petugas.

Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan legislasi Komisi XIII DPR RI yang saat ini membidangi Keimigrasian, Pemasyarakatan, serta Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rapat dihadiri oleh sebelas anggota Komisi XIII, yang dipimpin oleh Rinto Subekti dan diikuti oleh berbagai perwakilan dari fraksi-fraksi partai politik.

Kepala Kantor Imigrasi Wonosobo, Imam Bahri, menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Komisi XIII ini dan berharap agar sinergi antara DPR RI dan jajaran Kemenkumham dapat terus diperkuat dalam memberikan pelayanan publik yang lebih optimal.